 |
Jakarta - Masa reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah akan segera berakhir. Satu bulan sudah mereka berkunjung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi rakyat. Pertengahan Januari 2015 nanti mereka harus kembali ke Senayan untuk melaporkan hasil kunjungannya ke dapil.
"Jadi anggota DPD itu kan juga reses. Kalau anggota DPR itu ke dapil, nah kalau DPD ya ke daerah masing-masing. Itu untuk menampung aspirasi dari daerah asalnya dan nantinya wajib melaporkan," ujar Ketua DPD RI Irman Gusman kepada wartawan, Rabu (24/12/2014).
Untuk kelancaran reses, anggota DPD diberi 'sangu'. Dana tersebut wajib diambil dan tentunya wajib pula dilaporkan.
"Besarannya sekitar seratusan juta rupiah. Itu kan untuk kebutuhan pertemuan dengan masyarakat. Nah, yang mengelola dana itu adalah Sekjen dan dibantu tim dari BPK," kata Irman.
Nantinya para anggota DPD wajib melaporkan pengeluaran dana itu kepada Setjen DPD RI. Laporan tersebut nantinya akan diaudit oleh BPK.
Bila terdapat ketidaksesuaian, maka anggota DPD akan dimintai keterangan oleh Setjen. BPK pun dapat mengeluarkan opini terkait laporan dana reses anggota dewan.
"Selama ini kami selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tentu kami tak mau dong kalau opininya berubah. Makanya nanti semua wajib dilaporkan," imbuh Irman.Selain laporan keuangan, anggota DPD juga dimintai laporan mengenai aspirasi apa saja yang ditampung dari masyarakat. Laporan itu akan dibacakan dalam rapat paripurna pada pembukaan masa sidang.
"Jadi mereka kan tampung aspirasi itu dibantu oleh staf. Nanti akan dibacakan di paripurna," pungkas Irman.
Jadi, sudahkah Anda ditemui oleh para wakil yang dulu Anda pilih?
"Jadi anggota DPD itu kan juga reses. Kalau anggota DPR itu ke dapil, nah kalau DPD ya ke daerah masing-masing. Itu untuk menampung aspirasi dari daerah asalnya dan nantinya wajib melaporkan," ujar Ketua DPD RI Irman Gusman kepada wartawan, Rabu (24/12/2014).
Untuk kelancaran reses, anggota DPD diberi 'sangu'. Dana tersebut wajib diambil dan tentunya wajib pula dilaporkan.
"Besarannya sekitar seratusan juta rupiah. Itu kan untuk kebutuhan pertemuan dengan masyarakat. Nah, yang mengelola dana itu adalah Sekjen dan dibantu tim dari BPK," kata Irman.
Nantinya para anggota DPD wajib melaporkan pengeluaran dana itu kepada Setjen DPD RI. Laporan tersebut nantinya akan diaudit oleh BPK.
Bila terdapat ketidaksesuaian, maka anggota DPD akan dimintai keterangan oleh Setjen. BPK pun dapat mengeluarkan opini terkait laporan dana reses anggota dewan.
"Selama ini kami selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tentu kami tak mau dong kalau opininya berubah. Makanya nanti semua wajib dilaporkan," imbuh Irman.Selain laporan keuangan, anggota DPD juga dimintai laporan mengenai aspirasi apa saja yang ditampung dari masyarakat. Laporan itu akan dibacakan dalam rapat paripurna pada pembukaan masa sidang.
"Jadi mereka kan tampung aspirasi itu dibantu oleh staf. Nanti akan dibacakan di paripurna," pungkas Irman.
Jadi, sudahkah Anda ditemui oleh para wakil yang dulu Anda pilih?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar